Otonomi Daerah

 ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB

1. Seperti apa hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

Hubungan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah:

1. Hubungan Wewenang

            Dimana ini merupakan sebuah hubungan tentang urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang akan di laksanakan oleh pemerintah provinsi dan yang di laksanakan oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten.

2. Hubungan Keuangan

            Para pemerintah daerah yang memiliki SDA yang lebih besar tentunya akan menyambut dengan senang dan penuh partisipasi namun adanya kesenjangan seperti daerah yang tidak memiliki SDA yang baik dan miskin akan mendapatkan kekhawatiran dan ini akan mempengaruhi banyaknya pendapatan daerah yang mereka terima. Dan daerah otonom akan di berikan tuntutan agar bisa mencari sumber alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan dan bantuan dari pemerintahan pusat

3. Pelayanan Umum

            Pemerintah pusat dan daerah tidak akan bisa di pisahkan sebagai sarana yang luas memberikan pelayanan menyeluruh terhadap masyarakat sebuah bangsa. Dan jika diartikan secara umum maka kedua jenis pemerintahan ini memegang tanggung jawab yang sejalan.

4. Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnya

            Dimana akan terbentuk hubungan yang akan mengatur tentang pemanfaatan segala sumber kekayaan untuk kepentingan seluruh rakyat.

5. Hubungan Fungsional

            Ini merupakan sebuah hubungan yang di dasari oleh konteks penyelenggaraan program pemerintah. Yang jika diartikan secara umum merupakan sebuah proses timbal balik yang berupa sebuah hubungan atau bagian yang terjadi karena faktor proses, kepentingan yang sama danhubungan sebab akibat.

2. Menurut pendapat Anda, apakah otonomi daerah dapat mengakibatkan ketimpangan tiap daerah?

TUJUAN OTONOMI DAERAH Meringankan beban pemerintah.

            Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai tradisi dan adat istiadatnya. Meringankan beban pemerintah. Memberdayakan potensi alam agar daerah mampu bersaing dan professional.

3. Menurut pendapat Anda, bagaimana upaya pemerintah daerah dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing.

            Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak.

            Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

            Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

DIAKSES PADA SENIN, 2 NOVEMBER 2020 JAM : 13:28

SUMBER :

https://guruppkn.com/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah

SEKIAN TERIMA KASIH J

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Politik

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Pelajari Modul 1, KB 3 tentang Sistem Politik. Diskusikan Gambar 1.1. yang terdapat pada halaman 1.41. Kaitkan variabel2 yang ada pada gambar tersebut dengan sistem politik Indonesia saat ini. Sebagai contoh, apa/siapa yang dimaksud dengan ‘people’? Dstnya.             Perbedaan utama sistem-sistem ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung proses masing-masing sistem. Berbagai sistem ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya organisme dalam teknologi. Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan politik, sementara sistem ekonomi adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap sistem ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat tersebut, dan pencapaian tujuan-tujuan masyarakat yang bersangkutan.             Konsep sistem ini dipinjam dari ilmu biologi. Dianggap bahwa suatu sistem politik sep
Baca selengkapnya

Modernisasi

Modernisasi mengandung unsur: 1) perubahan yang bergerak maju secara linier, 2) adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, 3) didukung dengan adanya perkembangan teknologi di berbagai kehidupan manusia, serta 4) mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang berusaha mengejar kehidupan yang lebih maju dan modern. Mengacu pada unsur-unsur modernisasi tersebut, menurut Anda apakah masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat modern?              Berdasarkan dari zaman yang berkembang secara pesat dan modern. Indonesia sebagai negara Muslim berkembang terus berbenah dan berusaha menciptakan para Insan yang Cendikiawan dan intelektual yang memiliki jiwa spiritual yang tenteram. Berikut dipaparkan Modernisasi yang terus berkembang di Indonesia : 1. Modernisasi di Bidang Teknologi dan Ekonomi             Kecerdasan didalam memanfa’atkan kemajuan teknologi diharapkan dapat menghasilkan masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi dan dapat memajukan sert
Baca selengkapnya

Sumber Hukum

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Mengapa unsur kemasyarakatan disebut sebagai salah satu faktor yang turut menentukan isi hukum?, jelaskan dan kaitkan jawaban anda dengan penggolongan sumber sumber hukum. SUMBER HUKUM 1. Pengertian Sumber Hukum             Sumber hukum adalah fakor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, filsafat, sosiologis, materil dan formil.             Menurut Satjipto Rahardjo, sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. 2. Sumber Hukum dalam Arti Sejarah                 Yaitu semua faktor atau bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk/menumbuhkan hukum positif. Contoh : Burgelijke Wetboek, menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Wetboek Van Koophandel, menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan
Baca selengkapnya