Hukum

Kilasan Produk Hukum di Indonesia

            Bentuk peraturan hukum akan bermacam coraknya mengikuti pada arahan kerja pembentuk undang-undangnya. Corak yang berbeda ini dapat dilihat pada sejarah berlakunya produk hukum di Indonesia.

Masa UUDS dan Konstitusi RIS

             Masa berlakunya Undang-undang Dasar Sementara,  terdapat tiga macam produk peraturan yaitu Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah brsama-sama dengan DPR. Undang-undang darurat yang dibuat oleh Pemerintah sendiri dalam hal ikhwal yang mendesak, dan Peraturan Pemerintah yang ditujukan sebagai aturan pelaksana dari pasal dalam UUDS sendiri.

Masa TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

            Masa setelah berlalunya UUDS dan Konstitusi RIS, produk peraturan perundangan Indonesia ditetapkan bentuk dan tata urutannya dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan tata  urutan sebagai berikut:

1. UUD 1945.
2. TAP MPR.
3. UU/PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan Pelaksanaan Lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

            Tata urutan ini bersifat limitatif, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan kedudukan antar peraturan perundangan yang ada.

Perubahan TAP No. III/MPR/2000

            Pada tahun 2000, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dicabut dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 yang merubah tata urutan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

            Perubahan ini cukup signifikan karena ada eliminasi terhadap produk hukum yang selama ini sering dipakai sebagai aturan pelaksanaan UU di instansi maupun lingkungan aparat pemerintahan. Sebagai contoh dengan tidak adanya Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri di dalam tata urutan perundangan sempat menjadi masalah karena banyaknya permasalahan yang diatur melalui KepMen dan InsMen ini.

Asas Undang-undang

            Selain bentuk peraturan perundangan yang ada, kita perlu mengetahui tentang asas-asas dari produk perundang-undangan. Asas ini perlu kita ketahui salah satunya terkait dengan masa berlakunya suatu perundang-undangan

            Asas pertama yaitu bahwa Undang-undang tidak berlaku surut. Di dalam undang-undang akan selalu ditentukan tanggal mulai berlakunya, dapat mulai berlaku pada hari diundangkan atau masih harus ditentukan lagi menunggu aturan pelaksananya, atau juga bisa diberlakukan surut sampai tanggal tertentu.

            Asas hukum selanjutnya adalah “lex superior derogat legi inferiori”. Adagium ini berarti bahwa undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya akan memiliki kedudukan pemberlakuan yang lebih tinggi pula. Hal ini diartikan secara mudah jika kita melihat tata urutan perundangan yang ada bahwa UU akan dapat mengesampingkan PERDA atau PP sekalipun.

            Adagium hukum yang keempat adalah “lex specialis derogat legi generale” yang diartiakn bahwa undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang lebih umum. Jadi semisal dalam penegakan hukum lingkungan terdapat suatu ketentuan pidana yang diatur lebih khusus dalam UUPLH, maka ketentuan pidana dalam KUHP dapat dikesampingkan.
Sumber hukum

            Pada umumnya kata “sumber” diartikan sebagai tempat asal sesuatu. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah hal-hal yang seharusnya menjadi isi (materi) hukum. Isi (materi) hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal adalah karena bentuknya (form) itu dijadikan sumber hukum. Oleh karena itu, sumber hukum formal berupa berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Sumber Hukum Material

            Hal-hal yang mempengaruhi isi (materi) hukum adalah faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Faktor historis (sejarah) akan berpengaruh terhadap isi hukum yang berlaku, karena hukum yang berlaku sekarang merupakan rangkaian dari hukum yang berlaku sebelumnya, terutama terhadap hal-hal yang masih layak diberlakukan saat ini. Artinya masih ada hukum yang dibuat dimasa lampau tetapi masih berlaku hingga kini misal KUHP, KUHPerdata, dan KUHD.

Sumber Hukum Formal

            Sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undngan, karena bentuk formal hukum adalah peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sumber hukum formal ini merupakan kelanjutan daripada sumber hukum material. Sebab hukum formal ini yang memberi kekuatan berlaku sumber hukum material, artinya isi (materi) hukum itu berlaku setelah dituangkan dalam bentuk formal tertentu, dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dilakukan sesuai tatacara yang telah ditentukan.

            Sumber hukum formal adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

            Undang-undang sebagai sumber hukum formal adalah undang-undang dalam arti material , yaitu tidak dilihat secara formal bentuknya saja (setiap produk hukum yang dibuat bersama DPR dan Presiden) tetapi juga dilihat dari kekuatan mengikatnya. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti material adalahsetiap produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung kepada seluruh penduduk sesuai lingkupnya. Undang-undang dalam arti material sering disebut peratutan perundang-undangan.

2. Konvensi (kebiasaan dalam peraktek)

             Konvensi sebagai sumber hukum adalah berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya.

3. Yurisprudensi/keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

            Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yurisprudensi hakim administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi. Yurisprudensi lahir bahwa pada kenyataannya hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Doktrin

            Pendapat para pakar akan menimbulkan teori-teori yang kemudian mendorong lahirnya kaidah-kaidah hukum. Doktrin sebagai sumber hukum formal berbeda berlakunya dengan undang-undang, konvensi, maupun yurisprudensi. Undang-undang, konvensi, dan yurisprudensi dapat langsung berlaku, tetapi doktrin dapat berlaku sebagai sumber hukum formal kalau hal itu sudah mendapat pengakuan secara umum oleh masyarakat. Sebaliknya kalau masyarakat suatu saat menganggap pendapat tersebut tidak sesuai, maka pendapat tersebut tidak berlaku lagi sebagai sumber hukum.

SUMBER BUKU MATERI POKOK

ISIP4130/4SKS/MODUL7

 PENGANTAR ILMU HUKUM/PTHI

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Politik

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Pelajari Modul 1, KB 3 tentang Sistem Politik. Diskusikan Gambar 1.1. yang terdapat pada halaman 1.41. Kaitkan variabel2 yang ada pada gambar tersebut dengan sistem politik Indonesia saat ini. Sebagai contoh, apa/siapa yang dimaksud dengan ‘people’? Dstnya.             Perbedaan utama sistem-sistem ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung proses masing-masing sistem. Berbagai sistem ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya organisme dalam teknologi. Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan politik, sementara sistem ekonomi adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap sistem ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat tersebut, dan pencapaian tujuan-tujuan masyarakat yang bersangkutan.      ...
Baca selengkapnya

Hubungan Antarkelompok di Indonesia

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Hubungan Antarkelompok di Indonesia             Berbicara mengenai kelompok, kita tidak akan lepas dari pembahasan mengenai kriteria-kriteria yang menjadi ciri khas suatu kelompok, yang membedakannya dengan kelompok lain. kriteria setiap kelompok yang berkaitan dengan konsep hubungan antarkelompok diklasifikasikan oleh kinloch (1979). Kriteria yang pertama adalah ciri fisiologis. Kriteria ini akan menjadi dasar pengelompokan pada persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Kriteria yang kedua adalah kebudayaan. Kategori ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, misalnya kelompok etnik (Aceh, Minangkabau, Ambon, Dayak, Madura, dan sebagainya). Kriteria yang ketiga adalah ekonomi. Kriteria ini akan membedakan kelompok antara mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomi dengan mereka yang tidak mempunyainya.             Pada dasarnya,...
Baca selengkapnya

Sistem Sosial Talcott Parsons

  Menurut pendapat Anda, apakah suatu sistem dapat bertahan? Bagaimana caranya? ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB             Pendekatan ini menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya mengenai nilai-nilai sosial tertentu, suatu general agreements yang mampu mengatasi perbedaan pendapat atau kepentingan di antara para anggota masyarakatnya (Nasikun, 2000:9). Para filosof ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium, oleh karena itu aliran pemikiran ini disebut sebagai integration approach, equilibrium approach dan yang lebih populer dikenal dengan structural functional approach. Sistem Sosial dalam Pandangan Talcott Parsons             Pendekatan fungsional dapat kita jumpai pada teori yang dikemukakan Talcott Parsons tentang sistem sosial. Sistem sosial i...
Baca selengkapnya