Cabang Hukum Positif Di Indonesia


            Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari (secara garis besar) hukum yang berlaku saat ini (hukum positif/ius constitutum) di negara Indonesia. Bidang kekhususan ini mempelajari hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada negara Indonesia saja, tetapi juga prinsip-prinsip hukum umum yang ada dalam setiap sistem hukum. Sekaligus tidak membatasi pada hukum positif saja, melainkan juga pada hukum yang diinginkan (ius constituendum).

            Pengantar Ilmu Hukum wajib dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari Pengantar Hukum Indonesia karena adanya sifat luasnya bahasan tersebut, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia merupakan gerbang untuk lebih mengerti tentang kondisi real sistem tata hukum yang ada di Indonesia saat ini.

            Istilah Tata Hukum Indonesia dapat diartikan sebagai suatu tatanan hukum yang beraku di Indonesia saat ini. Dari hal tersebut maka secara resmi, tatanan hukum Indonesia berlaku semenjak diproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945. Pembelajaran Tata Hukum Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Pelaksanaan aturan hukum akan terikat dengan politik hukum yang meliputi melaksanakan hukum, mempengaruhi perkembangan hukum, dan menciptakan hukum. Politik hukum Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari sejarah nasional. Politik hukum nasional saat ini tetap dipengaruhi oleh sejarah politik hukum nasional.

            Bidang-bidang hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bidang hukum baru diadakan mengingat bermacam hal perlu diatur dalam suatu peraturan perundangan seiring dengan perkembangan tingkat kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat.

            Bidang kajian hukum yang merupakan bidang pokok yang ada di dalam tata hukum Hindia Belanda adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Namun, di luar bidang-bidang hukum tersebut, tata hukum nasional saat ini sudah mengenal beberapa tambahan bidang hukum baru yang bersifat pokok. Di antaranya yaitu Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum perburuhan, Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Hukum Teknologi, dan lainnya.

            Bentuk peraturan hukum akan bermacam coraknya mengikuti pada arahan kerja pembentuk undang-undangnya. Corak yang berbeda ini dapat dilihat pada sejarah berlakunya produk hukum di Indonesia.

            Produk hukum di Indonesia cukup beragam terutama dengan adanya masa pemberlakuan Undang-undang Dsaar Sementara, masa pemberlakuan Konstitusi RIS, pemberlakuan UUD 1945 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maupun perubahan yang terjadi seiring masa reformasi yang bergulir  saat ini. Masing-masing corak produk perundangan yang ada ini sekaligus mencirikan warna dan karakter masing-masing pemegang kekuasaan pemerintahan.

            Sumber hukum diartikan sebagai tempat asal (diketemukan) hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah hal-hal yang seharusnya menjadi isi (materi) hukum. Isi (materi) hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal berupa berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

BIDANG-BIDANG HUKUM DI INDONESIA

            Bidang-bidang hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat, kompetensi keahlian ahli hukum, notabene lulusan Fakultas Hukum, terus dituntut untuk dapat menjawab bermacam persoalan yang ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komputer, berkembang juga segala macam aktivitas yang terkait dnegan dunia maya tersebut. Aktivitas yang melibatkan interaksi antar manusia – meskipun lewat perantara jaringan kabel tersebut, secara alamiah akan menghasilkan perbuatan-perbuatan hukum dengan segala hak dan kewajiban yang timbul darinya. Dari sinilah kemudian muncul bidang hukum baru yang diistilahkan hukum dunia maya, cyber law, maupun hukum teknologi.

            Namun, secara dasar Indonesia diperkenalkan dengan beberapa bidang hukum melalui ketentuan pasal 102 UUDS. Beberapa bidang kajian hukum yang dicantumkan dalam pasal tersebut adalah:

1. Hukum Pidana Sipil.
2. Hukum Pidana Militer.
3. Hukum Acara Pidana.
4. Hukum Acara Perdata.
5. Hukum Perdata.
6. Hukum dagang.
7. Hukum Tata Usaha.

            Sedangkan berdasarkan penggolongan bidang hukum secara tradisional, bidang hukum yang ada dan dikenal sekarang banyak dipengaruhi oleh tata hukum Eropa, termasuk Belanda dimana Indonesia pernah menjadi negara jajahannya. Dalam tata hukum, Hindia Belanda, terdapat beberapa bidang hukum umum, yaitu:

1. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitusional law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tatanan kenegaraan yang meliputi organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur aparat pendukungnya.

2. Hukum Tata Usaha atau administratiefrecht atau administrative law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugasnya.

3. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban (tingkah laku) orang baik secara bersendirian maupun dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat.

4. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang membatasi tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat dengan ancaman pidana bagi yang tidak mentaati aturan hukum yang sudah ada.

5. Hukum Dagang atau hendelsrecht atau commercial law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum termasuk hak dan kewajiban yang timbul terutama di dalam bidang perniagaan.

6. Hukum Acara atau procesrecht adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Hukum acara ini dibagi menjadi hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Adapun tambahan baru yang diterapkan adalah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

            Bidang kajian hukum tersebut di atas merupakan bidang pokok yang ada di dalam tata hukum Hindia Belanda. Namun, di luar bidang-bidang hukum tersebut, tata hukum nasional saat ini sudah mengenal beberapa tambahan bidang hukum baru yang bersifat pokok, diantaranya yaitu Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Perburuhan, Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Hukum Teknologi, dan lainnya.

            Bidang kajian hukum ini memang sudah seharusnya diadakan mengingat tuntutan keilmuan dan profesionalisme bagi para sarjana hukum untuk dapat menerapkan ilmunya di masyarakat. Berbagai macam permasalahan kehidupan masyarakat, baik secara angsung maupun tidak langsung, akan selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum. Tantangan inilah yang menuntut inovasi strategis dan dinamis dari sarjana hukum untuk dapat menghasilkan ilmu yang mampu menjawab tantangan tersebut.

SUMBER BUKU MATERI POKOK

ISIP4130/4SKS/MODUL7

PENGANTAR ILMU HUKUM/PTHI

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Politik

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Pelajari Modul 1, KB 3 tentang Sistem Politik. Diskusikan Gambar 1.1. yang terdapat pada halaman 1.41. Kaitkan variabel2 yang ada pada gambar tersebut dengan sistem politik Indonesia saat ini. Sebagai contoh, apa/siapa yang dimaksud dengan ‘people’? Dstnya.             Perbedaan utama sistem-sistem ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung proses masing-masing sistem. Berbagai sistem ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya organisme dalam teknologi. Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan politik, sementara sistem ekonomi adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap sistem ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat tersebut, dan pencapaian tujuan-tujuan masyarakat yang bersangkutan.      ...
Baca selengkapnya

Hubungan Antarkelompok di Indonesia

  ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB Hubungan Antarkelompok di Indonesia             Berbicara mengenai kelompok, kita tidak akan lepas dari pembahasan mengenai kriteria-kriteria yang menjadi ciri khas suatu kelompok, yang membedakannya dengan kelompok lain. kriteria setiap kelompok yang berkaitan dengan konsep hubungan antarkelompok diklasifikasikan oleh kinloch (1979). Kriteria yang pertama adalah ciri fisiologis. Kriteria ini akan menjadi dasar pengelompokan pada persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Kriteria yang kedua adalah kebudayaan. Kategori ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, misalnya kelompok etnik (Aceh, Minangkabau, Ambon, Dayak, Madura, dan sebagainya). Kriteria yang ketiga adalah ekonomi. Kriteria ini akan membedakan kelompok antara mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomi dengan mereka yang tidak mempunyainya.             Pada dasarnya,...
Baca selengkapnya

Sistem Sosial Talcott Parsons

  Menurut pendapat Anda, apakah suatu sistem dapat bertahan? Bagaimana caranya? ASSALAMU’ALAIKUM. WR. WB             Pendekatan ini menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya mengenai nilai-nilai sosial tertentu, suatu general agreements yang mampu mengatasi perbedaan pendapat atau kepentingan di antara para anggota masyarakatnya (Nasikun, 2000:9). Para filosof ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium, oleh karena itu aliran pemikiran ini disebut sebagai integration approach, equilibrium approach dan yang lebih populer dikenal dengan structural functional approach. Sistem Sosial dalam Pandangan Talcott Parsons             Pendekatan fungsional dapat kita jumpai pada teori yang dikemukakan Talcott Parsons tentang sistem sosial. Sistem sosial i...
Baca selengkapnya