Penanan Swasta Dalam Krisis Ekonomi Indonesia
Krisis
Ekonomi dan Peningkatan Peran Swasta dalam Perekonomian Indonesia
Memasuki pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter
yang menimpa negara-negara Asia seperti Thailand, Korea Selatan, Indonesia dan
Malaysia. Krisis ini berupa jatuhnya nilai tukar mata uang negara-negara
tersebut terhadap dolar Amerika. Dalam tempo beberapa bulan, negara-negara yang
dianggap sebagai kekuatan baru di bidang industri (New Industrial Countries)
seperti Korea Selatan, ekonominya menjadi porak-poranda akibat krisis tersebut.
Bahkan ada yang lebih parah dari Korea Selatan, yakni Thailand dan Indonesia.
Krisis moneter yang menimpa negara-negara Asia tersebut
diawali oleh kondisi perekonomian negara-negara bersangkutan dalam posisi tidak
berada dalam situasi keseimbangan eksternal maupun internal. Contoh:
Perekonomian Indonesia di dalam negeri mengalami persoalan inflasi dan
pengangguran yang meluas yang hal ini disebut perekonomian tidak berada pada
posisi keseimbangan internal. Di pihak lain, neraca pembayaran internasioanl
mengalami defisit. Hal inilah yang dimaksud dengan perekonomian tidak dalam
keseimbangan eksternal, kurang lebih demikian pulalah kondisi negara Thailand
yang juga mengalami ketidakseimbangan ekonomi internal maupun eksternal seperti
Indonesia.
Defisit neraca pembayaran, khususnya di Indonesia,
terjadi akibat kecilnya perolehan devisa dari ekspor dibandingkan dengan
kewajiban pembayaran utang ke pihak luar negeri baik sebagai akibat utang
negara dan utang swasta dalam rangka investasi dan impor barang jadi maupun
setengah jadi. Kebutuhan akan dolar terutama untuk membayar utang swasta jangka
pendek yang telah sampai jatuh tempo pembayarannya, menimbulkan terjadinya
excess demand (kelebihan permintaan) akan valuta asing yang berupa dolar
Amerika. Hal ini berakibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam
persentase yang amat besar. Kemerosotan nilai rupiah ini juga akibat spekulasi
mata uang di pasar internasional. Intervensi Bank Indonesia melalui pelebaran
kurs jual dan kurs beli menghasilkan sesuatu yang dapat menahan laju
kemerosotan nilai tukar rupiah, dan akhirnya nilai tukar rupiah dibiarkan
mengambang sepenuhnya.
Dalam sektor produksi di Indonesia, komposisi bahan baku
maupun bahan pembantu yang diimpor persentasenya cukup besar. Merosotnya nilai
tukar rupiah menyebabkan sektor produksi sangat terpukul dengan kenaikan nilai
bahan baku yang harus diimpor, yang hal ini langsung berpengaruh terhadap
kenaikan harga di dalam negeri. Dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan, krisis
moneter di Indonesia telah berubah menjadi krisis ekonomi yang cukup parah.
Selain inflasi yang mencapai 47% (akhir
1997), banyak tenaga kerja yang terkena PHK karena sektor produksi
manufaktur banyak yang menutup usahanya
atau mengurangui kapasitasnya sampai pada tingkat yang minimal. Musim kemarau
panjang menyebabkan kegagalan panen tanaman pangan, sehingga harga beras naik
diikuti harga kebutuhan pokok lainnya. Barang-barang kebutuhan pokok menjadi
obyek penimbunan para pedagang dalam rangka spekulasi harga.
Dalam mengatasi krisis ekonomi yang bersumber dari krisis
moneter, negara-negara Asia sepeti Korea Selatan, Thailand dan Indonesia
meminta bantuan pinjaman dana dari Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga
internasional ini yang disponsori oleh negara-negara maju, bersedia membantu
memulihkan perekonomian negara-negara Asia yang terkena krisis dengan syarat
harus melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan moneter. Perubahan ini yang
sering disebut reformasi ekonomi. Tujuan reformasi ekonomi adalah untuk
menghilangkan berbagai bentuk distorsi atau penghambat yang menyebabkan krisis,
baik yang bersumber dari keseimbangan internal maupun eksternal.
Bidang-bidang garapan reformasi ekonomi secara umum meliputi
penataan kembali sistem keuangan dan perbankan, penghapusan monopoli berbagai
jenis komoditi, penghapusan proteksi industri nasional, pengurangan subsidi
berbagai kebutuhan masyarakat luas, memberikan subsidi untuk kredit usaha kecil
dan sebagainya. Dilihat dari sisi moneter dan anggaran pemerintah, kebijakan
reformasi ekonomi dan keuangan ini bersifat kontraktif. Sementara dari sisi
pasar barang, sasaran reformasi mengarahkan berfungsinya mekanisme pasar. Dalam
kurun waktu beberapa bulan sejak kesepakatan IMf dengan negara Korea Selatan
dan Thailand, secara berangsur-angsur krisis ekonomi yang diawali oleh krisis
moneter dapat diatasi. Kunci penanganan krisis pada dua negara tersebut adalah
komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk menangani krisis tersebut. Hal ini
diwujudkan mulai dari permintaan maaf pemerintah Korea Selatan kepada
masyarakat sampai kesediaan mundur dari jabatan Peradana Menteri Thailand.
Penanganan krisis di Indonesia berlangsung
berlarut-larut. Hal ini disebabkan
karena IMF menerapkan obat yang sama pada negara-negara yang terkena krisis,
padahal latar belakang masing-masing berbeda. Akibat kebijakan-kebijakan yang
dilakukan untuk menangani krisis maka lunturlah kepercayaan masyarakat akan
itikad dan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi, sehingga tidak
setiap kebijakan pemerintah selalu direspons secara positif. Tuntutan reformasi
ekonomi kemudian diikuti reformasi politik yang semakin luas dan menyebabkan
jatuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.
Dalam krisis ekonomi yang tak kunjung selesai itu,
berbagai kekeliruan kebijakan ekonomi pemerintah yang berorientasi pada target
pertumbuhan ekonomi mendapat sorotan yang tajam. Secara tidak langsung hal
inilah yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi akibat
mekanisme yang tidak benar dalam saluran perkreditan, saluran impor, pemberian
fasilitas dan kemudahan berbagai bidang pada para pengusaha konglomerat. Fokus
penanganan krisis banyak terkonsentrasi pada usaha menstabilkan niali kurs
rupiah pada tingkat yang wajar, dan usaha menekan tingkat inflasi ke tingkat
17% per tahun. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan yaitu politik pasar
terbuka melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat bunga
yang tinggi,. Tingginya suku bunga SBI langsung berpengaruh pada suku bunga
deposito dan suku bunga kredit. Dengan tingkat suku bunga kredit sekitar 50%
per tahun praktis aktivitas investasi di sektor produksi atau sektor riil
terhenti sehingga wajar bila pertumbuhan ekonomi ditarget sebesar -4% per
tahun.
Langkah penyehatan lembaga keuangan bank diawali dengan
likuidasi terhadap 16 bank swasta yang mempunyai masalah, dilanjutkan dengan
pembekuan 7 buah bank swasta, dan memasukkan 47 bank umum swasta dan BUMN pada
Badan Pengawas Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dalam rangka memperkuat
permodalan bank umum, yang disyaratkan minimal Rp 250 miliar, pemerintah
mengajurkan penggabungan bank-bank dengan cara merger. Kecilnya modal yang
dimiliki oleh bank umum menyebabkan sering terjadi kesulitan likuiditas dan
pada akhirnya menjadi beban Bank Indonesia yang harus memberikan kredit
likuiditas pada bank-bank tersebut. Sebagian besar kredit likuiditas Bank
Indonesia tersebut banyak menjadi kredit macet pada bank-bank umum swasta.
Ironinya bagian terbesar bank-bank umum swasta tersebut dimiliki oleh para
konglomerat. Kemacetan kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank umum swasta,
disebabkan oleh karena: pertama, sebagian besar kredit tersebut disalurkan pada
sektor produksi milik grup masing-masing bank sehingga diduga kelayakan kredit
usaha tersebut kurang selektif penilaiannya. Kedua, diduga kuat sebagian dari
uang kredit tersebut disalurkan oleh para konglomerat ke bank di luar negeri.
Di sinilah terbukti pula bahwa selain menjadi penyebab krisis ekonomi,
konglomerat swasta juga menjadi penyebab krisis yang berlarut-larut yang sampai
sekarang kasus-kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) masih belum dapat
dituntaskan yang mengorbankan uang rakyat sampai ratusan triliun rupiah.
Apa yang telah disinggung pada modul 6 ini, menggambarkan
lemahnya kontrol pemerintah di sektor moneter dalam negeri sehingga membuat
perilaku usaha konglomerat sulit dikendalikan. Kebijakan stabilisasi
perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun yang sangat terfokus pada sektor
moneter, malahan membuat tingkat bunga dalam negeri tinggi melampaui tingkat
bunga di pasar uang internasional. pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar yang
berjangka pendek dalam jumlah mencapai lebih dari 70 miliar dolar, mekanismenya
tidak melalui Bank Indonesia sehingga fungsi kontrol BI terhadap kewajiban
pembayaran utang luar negeri juga tidak ada. Hal inilah yang menjadi sumber
krisis moneter dari sektor neraca pembayaran.
Selanjutnya, dalam situasi krisis maupun pasca krisis,
kebijakan pemerintah apa yang dapat memperbaiki dan meningkatkan peran swasta
dalam perekonomian di Indonesia? Suatu pelajaran yang dapat dipetik dari akibat
krisis ekonomi adalah kesengsaraan dan kemiskinan yang makin meluas di kalangan
masyarakat Indonesia. Pengalaman krisis ini memberikan pelajaran bahwa
kebijakan pemerintah yang selalu lebih beriorentasi ke pertumbuhan ekonomi,
menyebabkan aspek pemerataan pendapatan menjadi dikalahkan dalam perekonomian
Indonesia. Keberpihakan pemerintah kepada para pengusaha besar menghapuskan
fungsi kontrol dalam penerapan kebijakan ekonomi pemerintah.
Penerapan etika bisnis dari kalangan pengusaha tidk cukup
hanya diharapkan melalui munculnya kesadaran internal, tetapi harus dipaksakan.
Hal ini disebabkan karena etika bisnis yang diletakkan secara proporsional
dalam perekonomian nasional sebenarnya merupakan corak utama dari sistem
ekonomi Indonesia yang dibangun atas asas kekeluargaan. Etika bisnis yang
dlandasi moral keagamaan, dalam praktek akan mencegah tingginya “social cost”
yang harus ditanggung masyarakat dalam bentuk PHK, makin melebarnya jurang
perbedaan pendapatan karena penetapan upah yang rendah, dan kerusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan eksternalitas negatif dalam perekonomian.
Kemampuan pemerintah mendorong atau memaksa sektor usaha swasta meningkatkan
perannya dalam ekonomi Indonesia melalui praktek penerapan etika bisnis
tersebut hanya akan berhasil jika didasari oleh kondisi pemerintahan yang
bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping
itu, demokrasi ekonomi harus ditegakkan, yang manifestasinya berupa
keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.
Optimisme yang berlebihan dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi tinggi tanpa memperhatikan kondisi keseimbangan ekonomi eksternal dan
internal, menyebabkan ekonomi Indonesia terjebak dalam krisis.
Krisis ekonomi ini diawali dari krisis moneter yaitu
berupa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam angka relatif yang
sangat besar. Krisis yang menimpa perekonomian Indonesia , diawali dari krisis
moneter yang menimpa beberapa negara di kawasan Asia.
Upaya mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tidak hanya
memerlukan reformasi ekonomi tetapi harus diikuti reformasi politik dan hukum.
Melalui saluran sektor moneter, peranan sektor swasta sebagai penyebab krisis
di Indonesia sangat besar.
Kebijakan pemerintah baik moneter maupun fiskal untuk
mengatasi krisis berdampak meluasnya kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan
pemerintah untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian Indonesia harus
dimulai dengan penerapan dan operasionalisasi etika bisnis dalam bentuk
menghindari PHK, penjaminan tingkat upah pekerja, dan menekan kerusakan
lingkungan akibat pengurasan sumber daya alam. Etika bisnis ini hanya dapat
dipaksakan jikak kondisi pemerintah bersih dan berwibawa.
SUMBER BUKU MATERI POKOK
ISIP4310/3SKS/MODUL6
SISTEM MEKONOMI INDONESIA
Komentar
Posting Komentar